Tuesday, December 26, 2006

 

PRESS CONFERENCE
PESAN DAMAI MENYAMBUT
NATAL, IDUL ADHA 1427 H. DAN TAHUN BARU 2007
SERTA RAPORT PEMERINTAHAN SBY – JK
ORGANISASI KEMAHASISWAAN LINTAS AGAMA



Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM),
Presidium Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI),
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI),
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI),
Pimpinan Pusat Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI).


Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) pada pemilu 2004 lalu yang berjalan secara damai, nyaris tanpa gejolak politik hampir pada semua lapisan masyarakat, tak pelak mendatangkan sebuah harapan besar dari seluruh rakyat agar dimasa-masa mendatang performance sosial, politik, ekonomi, hukum dan pendidikan bangsa Indonesia yang hampir berada diambang kebangkrutan dapat bangkit kembali dengan penuh kedamaian serta jauh dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta kekerasan seperti yang mewarnai kehidupan sosial politik kebangsaan pemerintahan sebelum-sebelumnya. Harapan ini merupakan hal yang wajar karena pasca runtuhnya rezim Orde Baru oleh proses Reformasi 1998, hampir totalitas aspek kehidupan kebangsaan kita masih diwarnai dengan berbagai macam paradoks. Disatu sisi, reformasi membangkitkan gairah kehidupan bangsa kita memperlihatkan kegairahan untuk bangkit dari keterpurukan yang dialaminya, tapi di sisi lain memperlihatkan wajah menegangkan akibat meningkatnya biaya kebutuhan hidup, seperti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), mahalnya biaya pendidikan, kelangkaan beras dan lain-lain, bahkan sangat dikhawatirkan akan menjadi bangsa budak akibat utang luar negeri yang melilitnya.

Sejatinya, mandat rakyat kepada Pemeritahan SBY – JK ini hendaknya dilaksanakan sebaik mungkin dengan mengerahkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Tapi rupanya selama dua tahun memimpin, rakyat malah teralienasi oleh kebijakan pemerintah yang tidak konsisten merefleksikan janji dan ide-ide besarnya pada saat kampanye yang cukup bombastis dan mampu memukau publik sebelum terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pengelolaan negara yang di inginkan rakyat berbanding terbalik dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Janji SBY yang akan memimpin langsung Reformasi birokrasi, pemberantasan Korupsi, Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran HAM, perbaikan ekonomi, Penyehatan Iklim usaha sehingga mampu menarik investor untuk investasi di Indonesia serta yang lain-lain, kenyataannya saat ini hanyalah lips sevice, ketidak seriusan SBY – JK merealisasikan Janji-janjinya dapat kita simpulkan dari hasil penyelesaian dan penanggulangan berbagai persoalan kebangsaan yang belum menyentuh pada akar persoalan yang melilit bangsa ini antara lain;

Di bidang Politik,
1. Pemerintahan SBY – JK gagal mengangkat citra dan bargainning Politik Indonesia dimata dunia Internasional sebagai negara yang berdaulat dan tidak di dikte oleh negara-bangsa lain,
2. Reformasi birokrasi gagal dilakukan oleh SBY – JK untuk menyuguhkan performance birokrasi pemerintahan yang bersih efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penambahan lembaga serta tumpang tindihnya program dan wilayah garapan antar Departemen yang memperbesar pengeluaran negara, dan lain-lain.

Bidang Ekonomi :
1. pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja, sehingga memperkecil angka pengangguran terbuka yang terus meningkat dari 9,26% pada tahun 2004, meningkat menjadi 10,26% pada tahun 2005, dan kemudian hingga tahun 2006 meningkat menjadi 11,0%,.
2. Meningkatnya angka kemiskinan yang cukup tajam, pada tahun 2004 jumlah kemiskinan mencapai 36 Juta orag dan pada tahun 2005 masih berkisar 35 juta orang dan kondisi terakhir angka kemiskinan memburuk menjadi 39 Juta orang.
3. Pemerintah gagal menyediakan regulasi distribusi kebutuhan pokok masyarakat sehingga rawan terjadi kelangkaan akibat penimbunan oleh pelaku pasar.
4. Hilangnya political will pemerintah terhadap nasionalisasi Aset-aset bangsa yang di kelola oleh corporite asing yang merugikan bangsa.
5. Dan lain-lain.

Bidang Hukum.
Penyelesaian berbagai kasus pelanggaran Hukum dan HAM serta Korupsi, masih tebang pilih dan hanya diarahkan pada pelaku yang tidak memiliki back up politik dan finansial yang kuat.

Bidang Sosial dan Budaya,
1. Lambannya penanggulangan bencana alam yang di lakukan pemerintah,
2. Eksploitasi kekayaan alam yang merugikan negara dan rakyat baik oleh pihak asing maupun pribumi seperti PT. Freeport, PT. Newmont, PT. Lapindo dan lain-lain adalah wujud kegagalan kontrol dari pemerintah.

Mengacu pada infentarisir kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintahan SBY – JK hingga di akhir tahun 2006, maka kami yang tergabung pada Forum Mahasiswa Lintas Agama PP GMKI, PP HIKMAHBUDHI, DPP IMM, PP KMHDI, PP PMKRI, menyatakan sikap sebagai berikut ;
1. Mendesak SBY - JK untuk segera menyelesaikan Kasus-kasus pelanggaran Hukum, HAM dan pemberantasan korupsi yang dimulai dari Istana.
2. Mendesak SBY – JK untuk melakukan nasionalisasi aset-aset bangsa yang tergadaikan kepada pihak asing.
3. Mendesak SBY – JK untuk melakukan Reformasi birokrasi pemerintahan sehingga efektif dan efisien.
4. Jika dalam waktu 6 bulan SBY-JK tidak merealisasikan tuntutan-tuntutan perbaikan nasib rakyat ini, Maka atas nama perbaikan nasib bangsa Kami meminta SBY – JK mundur dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya menyambut Hari Natal, Lebaran Iedul Adha serta Tahun Baru 2007, Forum Mahasiswa Lintas Agama menyerukan kepada seluruh umat beragama untuk mari berasama-sama menjaga kedamaian, toleransi serta meningkatkan hubungan antar pemeluk umat beragama sehingga kedamaian hakiki dapat terwjud di bumi nusantara yang kita cintai ini


FORUM MAHASISWA LINTAS AGAMA
PP GMKI GOKLAS N (KETUA UMUM)
PP HIKMAHBUDHI EDDY SETIAWAN (KETUA UMUM)
PP PMKRI IMANUEL TOELAR (KETUA UMUM)
DPP IMM AMIRUDIN (KETUA UMUM )
PP KMHDI WAYAN SUDANE (PRESIDIUM)


Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?